JAKARTA, DanauToba.org — Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum atas status 500 hektar lahan yang akan dikelola Badan Otoritas Danau Toba.
Rencana pemerintah membangun Kawasan Danau Toba di Sumatera Utara dipertanyakan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Abdon Nababan.
“Yang pasti kalau pariwisatanya berbasis korporasi, maka sudah bisa diperkirakan masyarakat adat akan tersingkir, baik dari tanah adatnya maupun dari profesinya sebagai petani,” kata Abdon, Senin (29/8/2016).
“Selama ini petani di kawasan itu adalah sosok yang tangguh. Mereka bisa menyekolahkah anak-anaknya sampai ke Pulau Jawa,” ujarnya.
Berkaitan dengan ulang tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, pekan lalu Presiden Joko “Jokowi” Widodo menghadiri Karnaval Kemerdekaan dan Pesona Danau Toba (KKPDT).
Presiden Jokowi meminta agar Pulau Samosir dikembangkan sebagai kawasan wisata. Ia juga meminta acara KKPDT diadakan setiap tahun untuk menarik wisatawan ke Danau Toba.
“Perhelatan KKPDT yang bertempat di kawasan Danau Toba ini merupakan gong bagi mulainya pengembangan pariwisata yang makin optimal ke depannya di kawasan ini,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat temu media di lokasi pekan lalu.
Arief mengatakan Kementerian Pariwisata menargetkan mendatangkan 1 juta wisatawan ke Danau Toba pada 2019, dan KKPDT merupakan langkah awal untuk mencapai hal tersebut.
Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba pada awal Juni lalu. Badan ini bertugas mempercepat proses pembangunan Danau Toba yang masuk ke dalam 10 destinasi prioritas nasional.
Pemerintahan Jokowi menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan dalam 2 tahun ke depan.
Dalam kunjungan ke kawasan Danau Toba itu, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati di kawasan Danau Toba guna membahas pengembangan potensi kawasan tersebut.
“Jika pengembangan kawasan wisata dilakukan berbasis korporasi, tanah-tanah hilang, maka keterlibatan masyarakat adat dalam usaha pun mengecil,” ujar Abdon yang baru saja mengunjungi kawasan Danau Toba.
Ia mengingatkan agar pemerintah mendahulukan adanya kepastian hukum atas wilayah dan tanah adat.
“Tanpa adanya kepastian hukum, maka pariwisata akan menjadi skema penghisapan besar-besaran terhadap kekayaan di Tano Batak. Penjajahan akan semakin intensif,” ujar Abdon.
Menurutnya, kekayaan adat yang berpotensi dihisap bisa bersifat material atau tangible, seperti pengetahuan asli, seni budaya, dan kohesivitas komunal marga dan huta/horja/bius.
“Kumpulan elit Batak di perantauan, penguasa, dan pengusaha berpotensi menjadi ‘broker’ investasi asing di sana,” ujar Abdon.
Saat berkunjung ke sejumlah kampung di kawasan Danau Toba pekan lalu, Abdon mendapati bahwa kebanyakan masyarakat setempat “blank”, atau tidak punya informasi cukup mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah di kawasan tempat mereka hidup berpuluh-tahun.
“Diskursus dan proses politik tentang Badan Otoritas Danau Toba (BODT) ini hanya di Jakarta dan sedikit di Medan,” kata Abdon.
Status 500 hektar lahan Badan Otoritas Danau Toba belum jelas
Hal lain yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, menurut Abdon, adalah tentang wilayah kehutanan yang ada di kawasan Danau Toba.
Menurutnya, sebagian besar wilayah/tanah adat yang ditunjuk belum ditetapkan atau dikukuhkan sebagai kawasan hutan.
“Termasuk 500 hektar yang akan dikelola Badan Otoritas Danau Toba, status lahannya tidak jelas. Apakah kawasan hutan yang sah atau Areal Pengganti Lahan, atau bukan keduanya. Daerah Sibisa yang menjadi target BODT sangat rawan konflik,” kata Abdon.
Ia menyebut banyak tanah di sana sudah dikuasai pengusaha yang bermasalah dengan hukum.
Abdon mengingatkan tugas berat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan pemetaan terkait wilayah adat dan kawasan hutan.
“Kalau ini tidak dilakukan, juga kepastian hukum atas lahan, maka program Jokowi di Kawasan Danau Toba akan menanam bom waktu,” kata Abdon. (Rappler.com)
