Tim Litigasi YPDT: Robert Paruhum Siahaan, SH sebagai Ketua (baju biru) dan Deka Saputra Saragih, SH, sebagai Anggota.
JAKARTA, DanauToba.org ─ KKP belum siap memberikan tanggapan tertulis. Hal tersebut disampaikan Deka Saputra Saragih, SH, selaku Kuasa Hukum Pemohon (Yayasan Pencinta Danau Toba – YPDT), dalam Sidang Lanjutan Fiktif Positif antara YPDT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku Termohon. Sidang berlangsung pada Kamis (24/8/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
KKP (Termohon) hadir dalam persidangan, namun Termohon belum siap memberi tanggapan secara tertulis dan meminta penundaan. Karena ini adalah Sidang Fiktif Positif, maka Jadwal Sidang yang sudah diatur Majelis Hakim itu seharusnya tidak ada lagi alasan menunda persidangan oleh pihak Termohon.
Majelis Hakim menawarkan solusi agar Termohon mengirimkan tanggapan tertulisnya melalui pos sebelum tanggal 29 Agustus 2017 karena pada tanggal tersebut adalah agenda persidangan untuk pembuktian. Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon, apakah ia akan mempergunakan haknya untuk memberi tanggapan atau tidak. Jika sebelum sampai tanggal 29 itu pihak Termohon tidak mengirimkan tanggapan tertulisnya ke PTUN Jakarta, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan.
Baca juga: SIDANG TUN: YPDT MENGGUGAT KKP DAN BKPM
Pihak Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar Termohon membawa legal standing sebagai kuasa dari Menteri KKP karena Termohon yang datang pada Sidang ini bukan Menteri KKP, tetapi bawahannya. Bawahannya ini memperoleh tugas dari Direktur Jenderal (Dirjen). Penggugat menyatakan bahwa Menteri belum memberikan mandat kepada Dirjen tersebut untuk menugaskan bawahannya mewakili Termohon di persidangan ini. Termohon menyatakan bahwa Menteri belum memberikan legal standing tersebut karena ia sedang berada di Jepang.
Sidang akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin (28/8/2017).
Tim Litigasi YPDT atau Kuasa Hukum YPDT (Pemohon) yang hadir dalam Sidang lanjutan Pemeriksaan Pokok Permohonan ini adalah Robert Paruhum Siahaan, SH (Ketua), Deka Saputra Saragih, SH (Anggota), dan FX Denny S Aliandu, SH (Anggota). (BTS)
