Pemandangan indah dari sudut Lumban Silintong.
BALIGE, DanauToba.org — Di pinggir Danau Toba Lumban Silintong berkembang isu tentang penggusuran tanah di pinggir Danau Toba, orang yang akan membangun pada akhirnya tidak jadi membangun karena kekhawatiran mereka akan dibongkar kembali. Pandangan ini mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum YPDT, Maruap Siahaan dan Sekretaris Eksekutif YPDT, Jhohannes Marbun saat menemui warga Lumban Silintong pada Sabtu (01/10/2016).
Isu ini berawal sejak terpilihnya Bupati Tobasa, dan terlebih dengan kedatangan Jokowi ke kawasan Danau Toba. Pada hari Kamis dan Jumat (22-23 September 2016) kapal terbang (helikopter) terbang dari Bandara Silangit mengelilingi Danau Toba. Demikian disampaikan oleh warga Desa Lumban Silintong, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
Kalau kami tidak setuju digusur. Tetapi kalau jalan diperlebar dan tempat-tempat dibersihkan kami setuju. “dalan ma di padenggan dohot dipalumbang/dipalambas/dipabalga, alana sompit dalan ni angka motor manang kareta (jalanlah yang perlu diperbaiki dan diperbesar, karena jalan mobil dan motor sudah sangat sempit)”, ujar Nai Jonias atau Ompu Panataran Boru Hombing yang telah berusia 81 tahun ditemani Ompu Marangan boru Napitupulu berusia 86 tahun.
Ompu Panataran boru lebih lanjut menjelaskan bahwa penggusuran tersebut berhubungan dengan rencana pemerintah untuk pariwisata Danau Toba. “Jadi penggusuran i, ala naeng ro do ninna angka turis i tu Tao Toba (jadi penggusuran tersebut karena ada rencana kedatangan para wisatawan ke Danau Toba)”, terang Ompu Panataran.
Maruap Siahaan, Ketum YPDT menduga bahwa apa yang disampaikan oleh Ompu Panataran dan Ompu Marangan sepertinya terkait rencana pemerintah untuk membuat Jalan Lingkar Luar Danau Toba dalam rangka pembangunan destinasi Pariwisata Danau Toba. Namun demikian hal ini seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah maupun Pemda memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
“Pemerintah/Pemda seharusnya melakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh kepada masyarakat, sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak kontraproduktif dan justru memunculkan rasa ketakutan dan terkesan seperti teror,” tegas Maruap Siahaan.
Lebih lanjut Maruap Siahaan menjelaskan bahwa situasi demikian, sangat rentan dimanfaatkan oleh para spekulan tanah yang banyak bergerilya di kawasan Danau Toba memanfaatkan ketakutan masyarakat.
“Ini sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin menguasai tanah-tanah masyarakat di kawasan Danau Toba,” ujar Maruap.
Maruap Siahaan memberikan solusi yaitu Pemerintah/Pemda perlu memberikan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat di kawasan Danau Toba serta melindungi masyarakat dengan membuat Perda terkait. (JM)
