JAKARTA, DanauToba.org — BaraJP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) mendesak Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi segera menutup Pt Toba Pulp Lestari (TPL). Hal itu menyusul adanya dugaan perusakan alam oleh TPL.
“BaraJP meminta pak presiden (Jokowi) untuk segera mengusut tuntas dugaan perusakan alam oleh TPL. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BaraJP Provinsi Banten, Walman Siagian, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/7/2021).
Walman juga mengapresiasi aksi protes jalan kaki Toba-Jakarta yang dipelopori Togu Simorangkir atas persoalan tersebut.
Menurut dia, tujuan aksi protes itu harus segera terealisasi, yakni bertemu dengan presiden.
“Aksi protes jalan kaki sejauh 1.700 kilometer demi memperjuangkan masyarakat terdampak aktivitas bisnis yang diduga dilakukan PT TPL, serta mengusut tuntas dugaan perusakan alam ini kami sambut antusias. BaraJP akan ikut mengawal aksi ini hingga bertemu Presiden Jokowi. Aksi ini merupakan salah satu upaya memperjuangkan masyarakat terdampak akibat operasi TPL,” ujarnya.
Senada juga dikatakan Plt. Ketua Umum BaraJP, Utje Gustaaf Patty.
“Kami meminta pak presiden bisa menerima kawan-kawan relawan pendukung Jokowi ini untuk audiensi di istana Negara. Kita berharap bisa berdiskusi dengan Presiden terkait permasalahan ini,” ucap Utje, dihubungi melalui saluran WhatsApp, Minggu.
Menurut Utje, permintaan pengusutan dan penutupan terhadap PT. TPL ini sangat wajar dilakukan mengingat dampak dari perusakan alam dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
“BaraJP telah berkomitmen memperjuangkan hak masyarakat yang dirugikan. Maka, BaraJP mendukung penuh atas semua perjuangan yang dilakukan oleh Togu Simorangkir dan rekan-rekannya. Mari kita kawal dan lakukan misi ini,” ujar dia.
Utje menyebut, PT TPL menjadi penyebab kerusakan hutan di Danau Toba, Sumut. Bahkan, penolakan masyarakat terhadap PT TPL sudah terjadi sejak era 1990-an. TPL juga dituding sebagai perampas tanah milik masyarakat dengan klaim lahan adat.
“Kita tahu PT TPL menjadi ancaman. Tidak hanya perampasan ruang hidup masyarakat, tapi juga potensi bencana ekologis sewaktu-waktu bisa terjadi dan laju deforestasi kawasan hutan sangat masif dilakukan. Ini akan menghasilkan dampak multidimensi yang berkepanjangan,” pungkasnya. (koranindonews.com)
