Sidang TUN Jakarta, Dr. Maruarar Siahaan, SH : Konstitusi Menjamin Hak Masyarakat Danau Toba Atas Lingkungan Hidup yang Layak

Sidang TUN Jakarta, Dr. Maruarar Siahaan, SH : Konstitusi Menjamin Hak Masyarakat Danau Toba Atas Lingkungan Hidup yang Layak

JAKARTA, DanauToba.org — Sidang lanjutan Perkara No.164/G/2017/PTUN-JKT, antara pihak Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat dengan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku Tergugat dan PT. Aquafarm Nusantara selaku Tergugat II Intervensi kembali digelar pada hari Rabu (20/12/2017) siang. YPDT melakukan gugatan dikarenakan izin usaha PT. Aquafarm Nusantara yang diterbitkan oleh BKPM sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, di mana menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub SU) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum.

Read More

Gugatan TUN YPDT Ditambahkan Terkait Prosedural Izin

Gugatan TUN YPDT Ditambahkan Terkait Prosedural Izin

JAKARTA, DanauToba.org ─ Gugatan TUN YPDT ditambahkan terkait Prosedural Izin. “Majelis Hakim meminta agar gugatannya ditambahkan dengan hal yang terkait prosedural dan koreksi pada petitumnya,” tutur FX Denny S. Aliandu, SH, Kuasa Hukum Penggugat dan Anggota Tim Litigasi YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba).

Read More

Sidang TUN: YPDT Menggugat KKP dan BKPM

Sidang TUN: YPDT Menggugat KKP dan BKPM

  JAKARTA, DanauToba.org ─ Selasa (22/8/2017), Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menggugat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Sidang TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Pada Sidang pertama adalah Pemeriksaan Pokok Permohonan YPDT selaku Pemohon lawan KKP selaku Termohon,” ujar Deka Saputra Saragih, SH, selaku Kuasa Hukum dan anggota Tim Litigasi YPDT.

Read More

KKP Tidak Merespons Permohonan Pencabutan Izin PT Aquafarm Nusantara, YPDT Melaporkan ke PTUN Jakarta

KKP Tidak Merespons Permohonan Pencabutan Izin PT Aquafarm Nusantara, YPDT Melaporkan ke PTUN Jakarta

JAKARTA, DanauToba.org ─ KKP tidak merespons permohonan pencabutan izin PT Aquafarm Nusantara, YPDT melaporkan ke PTUN Jakarta. Hal itu disampaikan langsung oleh Robert Paruhum Siahaan, SH sebagai Ketua Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Kuasa Hukum YPDT, Jumat (11/8/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Read More

Diduga Mencemari Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

Diduga Mencemari Danau Toba, PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

JAKARTA, DanauToba.org ― Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melaporkan PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) karena diduga telah mencemari air Danau Toba. Perkara yang dilaporkan YPDT adalah dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Read More

Perusahaan Keramba Jaring Apung Harus Angkat Kaki dari Danau Toba

Perusahaan Keramba Jaring Apung Harus Angkat Kaki dari Danau Toba

BALIGE, DanauToba.org ― Perusahaan-perusahaan Keramba Jaring Apung harus angkat kaki dari Danau Toba. Ya, mereka harus angkat kaki karena mereka sudah merusak sumber kehidupan utama makhluk hidup, yaitu: AIR.

Read More

Permohonan YPDT Diterima, KIP Minta BKPM Membuka Informasi Izin PT Aquafarm Nusantara

Permohonan YPDT Diterima, KIP Minta BKPM Membuka Informasi Izin PT Aquafarm Nusantara

JAKARTA, DanauToba.org ─ Permohonan Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) diterima Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dan meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka informasi izin usaha dan izin perluasan PT Aquafarm Nusantara di Perairan Danau Toba. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Komisioner dalam Sidang Putusan Gugatan Sengketa Informasi Publik dengan nomor register 063/XII/KIP-PS/2016 antara YPDT (Pemohon) terhadap BKPM (Termohon), Senin (15/5/2017) di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta.

Read More