Sikap Pengurus YPDT Mengenai Pertemuan Akbar Ketua Umum Marga Batak Se-Jabodetabek

Persoalan

JAKARTA, DanauToba.org — Pertemuan yang rencananya dilaksanakan pada Minggu (29/9/2019) dengan fokus utama “Percepatan Pariwisata Danau Toba Mendunia di Era Pemerintahan Jokowi” mengundang banyak tanya dari Pengurus YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba) dan aktivis GCDT (Gerakan Cinta Danau Toba) baik yang di Jabodetabek maupun di Kawasan Danau Toba (KDT). Termasuk komentar dari beberapa Ketua Umum Marga di Jabodetabek.

Oleh sebab itu Pengurus YPDT memandang perlu memberikan informasi sebagai berikut:

Pertama, YPDT tidak mengetahui mengenai acara tersebut. Memang, selama ini, jika menyangkut Danau Toba, YPDT dan mitra-mitra kerja selalu berbagi informasi.

Kami tidak pernah mengetahui ada Komite Danau Toba. Kami mencoba menelusuri di Kemkumham RI, ternyata tidak ada badan hukum Komite Danau Toba.

Yang kami pernah dengar bahwa ada Komite Provinsi Danautoba, yang sering muncul dengan akronim PRODATO. Konon kabarnya program utama komite ini (PRODATO) adalah memperjuangkan terbentuknya Provinsi Danautoba. Apakah ada hubungan kedua komite ini, kami tidak tahu pasti!

Menyelenggarakan pertemuan akbar seperti ini mesti dengan identitas yang jelas dan sah kedudukan hukumnya di republik ini. Bukan seperti Komite Danau Toba yang dipertanyakan di atas.

Beberapa kawan berpendapat bahwa LABB (Locus Adat dan Budaya Batak) sudah lebih dari cukup untuk bermusyawarah dan duduk bersama-sama dengan Pengurus Marga-marga Batak di Jabodetabek sebagaimana sudah dilakukan selama ini. Dengan demikian Pengurus Marga-marga Batak menjadi fokus. Namun dari informasi yang diperoleh dari pihak LABB, LABB tidak ada hubungan dengan Komite Danau Toba.

YPDT dan mitra-mitranya menyambut baik setiap usaha untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba. Kami berterimakasih kepada Bapak Dr. Rizal Ramli, Menko Kemaritiman yang digantikan Bapak Jend Luhut Binsar Panjaitan – yang setahu kami yang berjuang keras agar Danau Toba menjadi 10 destinasi pariwisata internasional. YPDT pun turut terlibat dalam perumusan draf terkait dengan itu dalam dampingan Prof. Dr. Otto Hasibuan, salah seorang Pembina YPDT (ketika itu Staf Ahli Menko Dr. Rizal Ramli).

Kami turut berharap banyak dari BPODT. Namun sangat disayangkan, harapan kami tidak terwujud. Justru yang terjadi adalah bahwa pembangunan pariwisata Danau Toba tidak memiliki master plan atau grand disain dan menciptakan suasana kondusif di Kawasan Danau Toba. Tanah-tanah adat yang ratusan tahun sudah milik warga masyarakat, justru diklaim milik negara. Terjadilah perampasan hak ulayat di mana-mana. Konon kabarnya sudah begitu banyaknya tanah di Kawasan Danau Toba sudah menjadi milik orang asing. Menyedihkan. Persoalan lama yang belum dituntaskan Pemerintah adalah rusaknya Danau Toba oleh KJA – yang adalah milik orang asing.

YPDT merindukan Danau Toba raja ni sudena tao, pulih kembali menjadi TAO NA ULI, AEK NA TIO, MUAL HANGOLUAN. Jika Tuhan berkenan Kawasan Danau Toba menjadi Kota Berkat di Atas Bukit.

Jeritan hati kami mengenai Danau Toba dan Kawasan Danau Toba sudah kami sampaikan kepada Presiden Jokowi. Dalam tempo dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas berbadan hukum yang peduli pada masa depan Danau Toba dan Kawasan Danau Toba. Mudah-mudahan pertemuan dimaksud dapat merumuskan sebuah peta masalah dan solusi mengatasi. Semoga Bapak Presiden dapat merespons masukan kita di tengah-tengah persoalan nasional yang dihadapi bangsa ini.

Di sisi yang sama dengan itu adalah penting persatuan dan kesatuan Halak/Bangso Batak berada bersama dalam persoalan ini seraya menyerukan bahwa Tano Batak, Bona Pasogit ni Halak/Bangso Batak, adalah Tanah Adat jauh sebelum Indonesia Merdeka. 

Pada pertemuan BATAK CENTER, Forum Peduli Bona Pasogit, FBBI (Forum Bangsa Batak Indonesia) bersama YPDT dan HIMABA (Himpunan Masyarakat Batak) yg mewadahi 50 ketua marga, pada Rabu (25/9/2019) di Hotel Best West Western, Cawang, Jakarta.

Kelima organisasi di atas penuh tanya dengan maksud percepatan pembangunan tanpa mengakui Tano Batak sebagai tanah adat.

Ormas Batak di atas bersepakat untuk menyampaikan kesehatian tentang Tanah Adat.

Baca juga: Ormas-ormas Batak Deklarasikan Kawasan Danau Toba yang Manusiawi dan Berkearifan Lokal

 

Humas YPDT

Related posts

Komentar (0)

Leave a Comment

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)