Sidang Perdana Gugatan YPDT dengan Obyek Sengketa Baru Kembali Digelar

Sidang Perdana Gugatan YPDT

MEDAN, DanauToba.org — Sidang perdana gugatan baru Sengketa Tata Usaha Negara dengan Perkara No. 76/G/LH/2017/PTUN-MDN dan Perkara No. 77/G/LH/2017/PTUN-MDN kembali digelar pada Senin (3/7/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Baca...

Hakim PTUN Medan Mengabulkan Eksepsi PT Suri Tani Pemuka, YPDT Mengajukan Gugatan Baru

Eksepsi

MEDAN, DanauToba.org ― Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menentukan sikap dalam perkara dengan register No. 13/G/LH/2017/PTUN-MDN dan register No. 14/G/LH/2017/PTUN-MDN. Majelis Hakim membuat putusan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang “Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah diganti dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun tertanggal 26 Oktober 2015” dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard).

Baca...

Pemuda Batak Jabodetabek Menyatakan IKRAR Kesetiaan Pada Pancasila, NKRI, dan Danau Toba

Prosesi Kebaktian Pembukaan.

JAKARTA, DanauToba.org — Ratusan pemuda (naposo) Batak berkumpul di Gelanggang Olahraga Remaja Otista Jakarta Timur dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila (1 Juni) dan sekaligus merayakan HUT ke-7 Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA) yang berulang tahun pada 30 Mei. Acara tersebut berlangsung pada Kamis (1/6/2017). Tema yang diangkat adalah Naposo Batak Cinta Pancasila dan Peduli Danau Toba.

Baca...

YPDT Akan Mengajukan Gugatan Baru Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mekanisme Organisasi Lingkungan Hidup

Putusan

JAKARTA ─ Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) memutuskan akan mengajukan gugatan baru Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mekanisme Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) terkait pencemaran air Danau Toba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta. Keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pengawasan Danau Toba tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga Pemerintah Pusat RI melalui kementerian yang bertanggungjawab mengurusi dan mengawasi lingkungan hidup sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Baca...

Penggantian Obyek Sengketa oleh BPPTPM Simalungun Dianggap Tidak Berlandaskan Hukum, Minggu Depan Majelis Hakim Menentukan Sikap

Deka Saputra Saragih, SH (Kuasa Hukum dan Anggota Tim Litigasi YPDT).

MEDAN ― Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menyampaikan tanggapannya terkait penggantian Surat Izin Usaha Perikanan PT Suri Tani Pemuka yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Simalungun. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Sidang Lanjutan antara YPDT (Penggugat) terhadap Kepala  BPPTPM Kabupaten Simalungun (Tergugat) dan PT. Suri Tani Pemuka (Tergugat II Intervensi) yang dilaksanakan pada Senin (29/5/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara No. 13/G/LH/2017/PTUN-MDN dan 14/G/LH/2017/PTUN-MDN.

Baca...

Gugatan PMH YPDT Dibacakan, Keberatan PT Aquafarm Nusantara Dirasa Janggal Oleh Majelis Hakim

Para Pihak menyampaikan Legal Standing masing-masing kepada Majelis Hakim.

BALIGE, DanauToba.org ─ Sidang lanjutan, Senin (22/5/2017), atas Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diajukan oleh Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dengan Mekanisme Organisasi Lingkungan Hidup berjalan cukup alot. Terjadi keberatan dari pihak PT. Aquafarm Nusantara (Tergugat I) terhadap Legal Standing Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), tetapi alasan yang dicari-cari Tergugat I dirasa janggal oleh Majelis Hakim.

Baca...

Putusan Sengketa Informasi Antara YPDT dan BKPM

Putusan KIP

JAKARTA, DanauToba.org — Putusan Sengketa Informasi antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dipublikasikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) melalui situs resminya pada Kamis (18/5/2017). Putusan tersebut juga sudah dikirim KIP kepada YPDT dan BKPM. YPDT sendiri menerima dokumen Putusan No. 63/XII/KIP-PS-A/2016 pada Jumat (19/5/2017) di Sekretariat YPDT, Jakarta.

Baca...

BPPT Simalungun Tidak Tahu dengan Surat Baru yang Disampaikan PT Suri Tani di Muka Persidangan

Sidang TUN 2017-05-18 at 11.50.44

MEDAN, DanauToba.org ─ Ada apa sebenarnya, sehingga terjadi kontradiktif antara bukti surat pihak Tergugat II Intervensi dan pihak Tergugat? Kejanggalan ini ditemukan Deka Saputra Saragih, SH (Kuasa Hukum dan Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)) dalam Sidang Lanjutan antara YPDT (Penggugat) dengan  Kepala  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun (Tergugat) dan PT. Suri Tani Pemuka (Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Perkara No. 13/G/LH/2017/PTUN-MDN dan 14/G/LH/2017/PTUN-MDN, Senin (15/6/2017).

Baca...

YPDT Mempertanyakan Akta Pendirian dan SK Badan Hukum PT. Aquafarm Nusantara

Kuasa Hukum dan Tim Litigasi YPDT

BALIGE ─ Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) mempertanyakan Akta Pendirian dan Surat Keputusan (SK) Badan Hukum PT. Aquafarm Nusantara (Tergugat I) untuk dibuktikan dalam Persidangan. Majelis Hakim menyetujui permohonan YPDT sebagai Penggugat dalam Sidang lanjutan atas Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dengan Mekanisme Lingkungan Hidup pada perkara pencemaran air Danau Toba, Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Blg. Sidang dilaksanakan pada Senin (15/5/2017) pukul 13.45 WIB di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Balige.

Baca...