Sidang TUN: YPDT Menggugat KKP dan BKPM

Sidang TUN

  JAKARTA, DanauToba.org ─ Selasa (22/8/2017), Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) menggugat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Sidang TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. “Pada Sidang pertama adalah Pemeriksaan Pokok Permohonan YPDT selaku Pemohon lawan KKP selaku Termohon,” ujar Deka Saputra Saragih, SH, selaku Kuasa Hukum dan anggota Tim Litigasi YPDT.

Baca...

Perkara Kasus Penganiayaan Pengurus YPDT Dipindahkan ke Polda Sumut

Kasus Penganiayaan

MEDAN, DanauToba.org ─ Perkara kasus penganiayaan Pengurus YPDT dipindahkan ke Polda Sumut. Kasus tersebut sudah 5 hari lebih sejak melapor ke Kepolisian Resort (Polres) Samosir pada Selasa (15/8/2017) lalu. Namun, sampai sejauh ini belum ada tindakan yang tegas dari Polres Samosir untuk mengusut dan menahan para pelaku tindak penganiayaan, JS dan orang-orang suruhannya. Karena itu, “YPDT memindahkan perkara kasus penganiayaan tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) pada Senin (21/8/2017),” jelas Sandi E. Situngkir, SH, MH (Kepala Departemen Hukum dan Agraria YPDT).

Baca...

Ditreskrimsus Polda Sumut Meminta Keterangan Pelapor Terkait Dugaan Pencemaran Air Danau Toba Oleh PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka

Drs Maruap Siahaan (baju Batik Batak) didampingi Sandi Situngkir, SH, MH (jas abu-abu), dan Robert Paruhum Siahaan, SH (jas hitam pakai kacamata) sedang dimintai keterangannya oleh Tim Penyidik DitResKrimSus Polda Sumut, Medan, Senin (21/8/2017).

MEDAN, DanauToba.org ─ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitResKrimSus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) meminta keterangan pelapor terkait dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara dan PT Suri Tani Pemuka. Pada Senin pagi (21/8/2017) Pelapor, dalam hal ini Drs Maruap Siahaan yang mewakili Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), berada di Polda Sumut untuk memberikan keterangan yang diminta Tim Penyidik DitResKrimSus.

Baca...

PN Balige Memberikan Surat Penetapan Pencabutan Gugatan YPDT yang Diterima dari PN Jakarta Timur

Surat Pencabutan Gugatan dari PN Balige 2017-08-09 feature

JAKARTA, DanauToba.org ─ PN Balige memberikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan YPDT yang diterima dari PN Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan Robert Paruhum Siahaan, SH selaku Kuasa Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Ketua Tim Litigasi YPDT di Jakarta pada Jumat (11/7/2017).

Baca...

KKP Tidak Merespons Permohonan Pencabutan Izin PT Aquafarm Nusantara, YPDT Melaporkan ke PTUN Jakarta

Prosedural Izin

JAKARTA, DanauToba.org ─ KKP tidak merespons permohonan pencabutan izin PT Aquafarm Nusantara, YPDT melaporkan ke PTUN Jakarta. Hal itu disampaikan langsung oleh Robert Paruhum Siahaan, SH sebagai Ketua Tim Litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Kuasa Hukum YPDT, Jumat (11/8/2017) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca...

Majelis Hakim TUN Medan Terkesan Berpihak Kepada Tergugat dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan Lanjutan

WhatsApp Image 2017-08-02 at 10.49.42

Medan, DanauToba.org ― Majelis Hakim TUN Medan terkesan berpihak kepada Tergugat dalam Sidang pemeriksaan persiapan lanjutan yang digelar secara tertutup. Sidang tertutup ini merupakan sidang pemeriksaan persiapan yang keempat di mana masing-masing pihak menunjukkan surat-surat dan dokumen-dokumen asli kepada Majelis Hakim untuk diperiksa di persidangan.

Baca...

YPDT Menyatakan Turut Berdukacita Atas Kecelakaan Bus Sekolah di Samosir

turut-berduka-cita

SAMOSIR, DanauToba.org — Setidaknya ada 3 anak sekolah tewas akibat kecelakaan bus sekolah yang jatuh ke jurang. Insiden ini terjadi pada Senin (31/7/2017) pukul 06.15 WIB. Bus berisi 30 lebih anak sekolah itu terjun ke jurang di Desa Parmonangan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. YPDT menyatakan turut berdukacita atas kecelakaan bus sekolah tersebut.

Baca...

Kuasa Hukum Tergugat Tidak Dapat Menunjukkan Dua SK Asli Obyek Sengketa Kepada Majelis Hakim TUN Medan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan

MEDAN, DanauToba.org ― Kuasa Hukum Tergugat tidak dapat menunjukkan dua SK asli obyek sengketa kepada Majelis Hakim dalam Sidang di Pengadilan TUN Medan. Menurut keterangan Tergugat, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/936/IUP/BPPT-PM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan, kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/938/IUP/BPPT-PM/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan, kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 31 Agustus 2015 TIDAK ADA ASLINYA disimpan di instansinya.

Baca...