Gugatan TUN YPDT Ditambahkan Terkait Prosedural Izin

Prosedural Izin

JAKARTA, DanauToba.org ─ Gugatan TUN YPDT ditambahkan terkait Prosedural Izin. “Majelis Hakim meminta agar gugatannya ditambahkan dengan hal yang terkait prosedural dan koreksi pada petitumnya,” tutur FX Denny S. Aliandu, SH, Kuasa Hukum Penggugat dan Anggota Tim Litigasi YPDT (Yayasan Pencinta Danau Toba).

Baca...

Komnas HAM dan Propam Polri Menindaklanjuti Kasus Pemukulan 2 Aktivis Lingkungan Hidup

Kasus Pemukulan

JAKARTA, DanauToba.org ─ Akibat lambatnya penanganan kasus pemukulan 2 (dua) aktivis lingkungan hidup oleh Kepolisian Resort (Polres) Samosir, Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melaporkannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) dan Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Propam Polri) di Jakarta, Kamis (14/09/2017).

Baca...

YPDT Memberikan Bukti-bukti untuk Gugatannya

Bukti-bukti

JAKARTA, DanauToba.org ─ Sidang lanjutan Senin (18/9/2017) adalah Sidang pembuktian yang disampaikan pihak-pihak Penggugat (Yayasan Pencinta Danau Toba [YPDT]), Tergugat (Kepala  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun), dan Tergugat II Intervensi (PT Suri Tani Pemuka). Sidang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Baca...

Majelis Hakim Menemukan Kerancuan Izin yang Dikeluarkan BKPM

Kerancuan Izin

JAKARTA, DanauToba.org ─ Majelis Hakim menemukan kerancuan izin yang dikeluarkan BKPM dalam lanjutan Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada perkara Nomor 164/G/2017/PTUN-Jkt. Kerancuan izin Nomor 874/T/PERIKANAN/2000 yang menyatakan izin usaha perikanan, sementara Nomor 604/T/PERIKANAN/2007 yang merupakan izin usaha perikanan perluasan, tetapi dalam konsiderannya dinyatakan bahwa izin usaha Nomor 874/T/PERIKANAN/2000 adalah izin usaha perikanan perluasan. Karena itu, Majelis Hakim meminta pihak BKPM mencari tahu aturan dan prasyarat-prasyaratnya, sehingga mengapa izin usaha dapat menjadi izin usaha perluasan.

Baca...

Kapolres Samosir Dilaporkan Karena Dugaan Kriminalisasi 2 Aktivis YPDT

Kriminalisasi 2 Aktivis

JAKARTA, DanauToba.org ─ Kapolres Samosir dilaporkan ke Komnas HAM dan Propam Polri karena dugaan kriminalisasi 2 aktivis YPDT. Pelaporan dilakukan oleh Tim Advokasi Perlindungan Masyarakat Danau Toba (TAPMADATO) yang dipimpin Sandi E. Situngkir, SH, MH bersama para anggotanya dan salah satu korban, Jhohannes Marbun, pada Kamis (14/9/2017).

Baca...

YPDT Memberikan Replik Terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Replik

JAKARTA, DanauToba.org ─ Sidang Perkara Nomor 76/G/LH/2017/PTUN-MDN dan 77/G/LH/2017/PTUN-MDN, Senin (4/9/2017) kembali dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Menurut Kuasa Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) sebagai Penggugat, Deka Saputra Saragih, SH, mengatakan bahwa pada sidang ini Penggugat menyampaikan Replik terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Baca...

YPDT Didukung Pabayo, Sipartogi, dan Protection International Defender Bentuk Tim Hukum Tangani Kasus 2 Korban Pemukulan di Samosir

Tim Hukum

JAKARTA, DanauToba.org ─ Kecaman di masyarakat hingga di media-media sosial kepada Jautir Simbolon (JS) makin gencar. Pasalnya, hingga saat ini JS belum ditahan pihak kepolisian karena perbuatannya bersama anak buahnya telah melakukan pemukulan, pengeroyokan, ‘penahanan’, hingga pelecehan seksual kepada Sebastian Hutabarat (SH) dan Jhohannes Marbun (JM). Keduanya adalah aktivis lingkungan hidup dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT).

Baca...