Sidang Lanjutan TUN: PT Suri Tani Pemuka sebagai Pihak Tergugat II Intervensi

Anggota Tim Litigasi YPDT, FX Denny S. Aliandu, SH, menjalani sidang lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

MEDAN, DanauToba.org — Sidang lanjutan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap gugatan Penggugat (YPDT) kembali digelar pada Senin (13/1/2017). Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang diwakili oleh anggota Tim Litigasi FX Denny S. Aliandu, SH menjalani sidang lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas 2 (dua) objek Gugatan TUN YPDT terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, yang menuntut pencabutan Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan kepada PT Suri Tani Pemuka di perairan Kawasan Danau Toba.

Baca...

YPDT Membeberkan Bukti Pencemaran oleh PT Aquafarm Nusantara dalam Sidang Sengketa Informasi

Sengketa Informasi

JAKARTA, DanauToba.org ─ Sidang Sengketa Informasi antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali dilanjutkan pada Jumat, (3/3/2017). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) Evy Trisulo beranggotakan Dyah Aryani dan John Fresly dengan mediator Yhannu Setyawan dan Panitera Pengganti Afrial Sibarani di Ruang Sidang lantai 5 KIP Jakarta.

Baca...

Sidang TUN Pencemaran Air Danau Toba: “Pembacaan Gugatan Pencabutan Izin Usaha Perikanan PT Suri Tani Pemuka Menghadirkan Tergugat BP2TPM Simalungun dan PT Suri Tani Pemuka”

Denny Aliandu, SH (kanan) dan Deka Saragih, SH (kiri). Kuasa Hukum Tim Litigasi YPDT.

MEDAN, DanauToba.org — Hari Senin, 27 Februari 2017 Pukul 10.40 – 11.25 WIB, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat yang diwakili oleh Sekretaris Tim Litigasi YPDT Deka Saputra Saragih, SH dan anggota Tim Litigasi FX Denny S. Aliandu, SH kembali menjalani Sidang Lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas 2 (dua) obyek Gugatan TUN YPDT terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Simalungun selaku Tergugat, yang menuntut pencabutan Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan kepada PT Suri Tani Pemuka di perairan Danau…

Baca...

YPDT Menggugat Pihak-pihak yang Melawan Hukum

Melawan Hukum

BALIGE, DanauToba.org — Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)  mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Aquafarm Nusantara (Tergugat I), PT Suri Tani Pemuka (Tergugat II), Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Tergugat III), Bupati Kabupaten Simalungun (Tergugat IV), Bupati Kabupaten Samosir (Tergugat V), dan Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tergugat VI) di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige, Selasa (21/2/2017).

Baca...

Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan TUN Antara YPDT dengan BP2TPM Kabupaten Simalungun

Pemeriksaan Pendahuluan

  MEDAN, DanauToba.org — Pada Senin pagi (20/2/2017) tadi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kembali melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (dissmisal proccess) Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun untuk membatalkan Izin Usaha Perikanan (KTUN/Objek Sengketa) yang diterbitkan kepada PT. Suri Tani Pemuka sebagai perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi di perairan Danau Toba.

Baca...

Danau Toba Tercemar, YPDT Sengketakan BKPM

BKPM

  JAKARTA, DanauToba.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis (16/02/2017) pukul 13.00 WIB melakukan Sidang pemeriksaan awal sengketa informasi antara Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) sebagai Pemohon terhadap Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Termohon. Adapun objek sengketa adalah penolakan BKPM memberikan data dan informasi publik mengenai perusahaan-perusahaan bermodal asing (PMA) yang saat ini melakukan kegiatan budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) yang mengakibatkan Danau Toba tercemar. Sidang pemeriksaan awal dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) KIP Evy Trisulo beranggotakan Dyah Aryani dan John Fresly dengan mediator Yhannu Setyawan dan…

Baca...

Dokumen Konsep Keputusan Presiden RI Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kawasan Danau Toba

CqcqcV5UsAA_uQY

JAKARTA, DanauToba.org — Jauh sebelum Peraturan Presiden RI No. 49 Tahun 2016 dikeluarkan pada 15 Juni 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pernah diminta Prof. Dr. B.J. Habibie (mantan Presiden RI) menyusun konsep Pengelolaan Kawasan Danau Toba yang rencananya akan dijadikan Keputusan Presiden pada tahun 1999. Namun karena diterapkannya Otonomi Daerah, maka konsep tersebut tidak jadi diterbitkan oleh Habibie.

Baca...

Jelang Tiga Bulan Kinerja Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

Badan Otorita

Press Release Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Menjelang Tiga Bulan Kinerja Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba   Sejak dicanangkan pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan terutama setelah dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT), masyarakat Batak baik yang bermukim di KDT maupun perantauan sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari sambutan masyarakat Batak dalam berbagai media massa maupun dalam pembicaraan sehari-hari di tengah masyarakat. Masyarakat berharap akan ada perubahan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat dan ada…

Baca...