Prof Pasi Lehmusluoto, Limnolog Filandia, Menjadi Associate Research Independent to YPDT untuk Penelitian Danau Toba

DSC_0678

JAKARTA, DanauToba.org — “Danau Toba harus biru bukan abu-abu seperti yang terlihat sekarang ini di beberapa tempat,” kata Profesor Pasi Lehmusluoto, Limnolog Filandia yang datang ke Jakarta untuk suatu pertemuan dengan Pemerintah RI. Kehadirannya di Jakarta menjadi kesempatan baginya untuk berkunjung ke Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) atau Lake Toba Heritage Foundation. Dalam Diskusi Kamisan di Sekretariat YPDT pada Kamis (21/4/2016) lalu, Prof Pasi disepakati bersama oleh forum menjadi Associate Research Independent untuk membantu YPDT melakukan penelitian lebih akurat dalam upaya konservasi Danau Toba.

Baca...

Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Kawasan Danau Toba

Dr. Ronsen Pasaribu mengenakan batik mengikuti Diskusi Kamisan di YPDT.

JAKARTA, DanauToba.org— Air adalah kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Manusia membutuhkan air bersih untuk kebutuhan hidupnya. Ada standar mutu air bersih yang layak dikonsumsi manusia, misalnya secara fisik (jernih/tidak berwarna, tidak berbau, tidak keruh), secara kimiawi (tidak mengandung bahan kimia berbahaya/beracun), secara mikrobiologi (tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit),dan secara radiologis (Konduktivitas atau daya hantar – Pesistivitas – PTT atau TDS (Kemampuan air bersih untuk menghantarkan arus listrik)) [Sumber: – http://www.presidenri.go.id (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan sistem…

Baca...

YPDT Akan Membentuk Tim Litigasi dan Non-litigasi untuk Mengembalikan Tao Toba na Uli, Aek na Tio

ypdt-for-slide01

Jakarta, DanauToba.org — Rekomendasi atau keputusan peserta Diskusi Keprihatinan (Diskusi Kamisan) YPDT adalah membentuk Tim Litigasi dan Non-litigasi untuk mengembalikan keadaan Danau Toba yang tercemar kembali menjadi Tao Toba na uli, aek na tio (Danau Toba yang indah, air yang jernih). Diskusi tersebut diadakan di Sekretariat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) pada Kamis (14/04/2016).

Baca...

Diskusi Kamisan: Pentingnya Pembangunan Non-Fisik di Kawasan Danau Toba

DK 17-03-2016

JAKARTA, DanauToba.org — Banyak orang berbicara pembangunan masih merujuk pada sesuatu yang berwujud (tangible) atau secara harafiah sesuatu yang dapat dilihat dan diraba/disentuh. Sebaliknya, sesuatu yang tak berwujud (intangible) berupa nilai-nilai yang tampak dari perilaku manusia, seringkali dilupakan. Hal yang tak berwujud inilah menjadi diskusi yang menarik pada acara Diskusi Kamisan “Lake Toba Coffee Evening” untuk menyikapi hasil jajak pendapat masyarakat terhadap Pembangunan kawasan Danau Toba, Kamis malam (17/3/2016).

Baca...

Jajak Pendapat: Harapan Masyarakat untuk Pembangunan di Kawasan Danau Toba

opinion_poll

JAKARTA, DanauToba.org — Hasil jajak pendapat (opinion polling) di media sosial YPDT mengenai 3 hal yang paling diinginkan masyarakat untuk pembangunan Kawasan Danau Toba (KDT), antara lain: infrastruktur, lingkungan, dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, ada juga dua hal lain yang cukup penting disampaikan responden, yaitu: kebijakan/peraturan dan keamanan (security).

Baca...

Pentingnya Hutan dalam Pembangunan KDT yang Lestari dan Berkeadilan

17153838

JAKARTA, DanauToba.org — Hutan menjadi hal yang utama dan sangat penting dalam pembangunan Kawasan Danau Toba (KDT). Mengapa? Karena seluruh KDT pada awalnya adalah ekosistemnya ditopang oleh hutan-hutan dan pepohonan yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di sekitarnya. Hilangnya hutan di KDT akan menyebabkan hilangnya keseimbangan alam atau ekosistem di kawasan tersebut. Karena itu, hutan menjadi penting diperhitungkan dalam pembangunan KDT yang lestari dan berkeadilan.

Baca...

Persoalan Tanah Perlu Kita Cermati

Ronsen Pasaribu

JAKARTA, DanauToba.org — Kita tunduk pada UU No. 5/1960 (disebut UU Pokok Agraria) mengenai tanah negara dan UU No. 41 tentang hutan register (TGHK) dan penetapan kawasan hutan. Namun demikian, kedua UU tersebut mengacu pada UUD 1945 (pasal peralihan). UU No. 5/1960 dikenal dengan UU sektoral yang lahir pada zaman Orde Baru. Sebagai catatan, UUD 1945 dalam pasal peralihan menegaskan bahwa bukan penetapan kawasan hutan, tetapi meneruskan kawasan hutan yang sudah ada. Dalam UU No. 41 disebut ada hutan register atau Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). BPN tidak setuju dengan…

Baca...

Hutan dan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Danau Toba

20160310a

JAKARTA, DanauToba.org — Sebagaimana biasa setiap Kamis di Kantor Sekretariat Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) diadakan Diskusi Kamisan. Pada Kamis (10/3/2016) diadakan Diskusi tersebut membahas: “Hutan dan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Danau Toba oleh (direncanakan) Badan Otorita Danau Toba.” Pemapar makalah dalam diskusi ini adalah Dr. Martua Sirait dan Dr. Ronsen Pasaribu.

Baca...