Antisipasi Perkembangan di Kawasan Danau Toba

Antisipasi Perkembangan di Kawasan Danau Toba

JAKARTA, DanauToba.org Danau Toba makin menjadi pusat perhatian masyarakat sejak ditetapkannya sebagai salah satu destinasi pariwisata Indonesia. Pemerintah mulai memperbaiki infrastruktur di Kawasan Danau Toba (KDT)? Tentu hal tersebut akan memacu perkembangan di KDT. Apa antisipasi perkembangan di Kawasan Danau Toba?

Antisipasi Perkembangan di Kawasan Danau Toba
Antisipasi Perkembangan di Kawasan Danau Toba

Menjawab pertanyaan tersebut, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) telah menyelenggarakan Diskusi Kamisan pada Kamis (15/6/2017) di Sekretariat YPDT, Jakarta. Topik diskusinya adalah Antisipasi Perkembangan KDT dan Upaya Pelestarian Air Danau Toba.

Dr. Maurits Pasaribu berperan menjadi pemantik diskusi dan Jerry R.H. Sirait menjadi pemrasaran. Sebelum masuk pada inti pembahasan diskusi, Pasaribu memaparkan beberapa hal yang memantik diskusi, antara lain:

  1. Kondisi di bawah Danau Toba

Di bawah danau pada kedalaman tertentu masih ada magma. Magma tersebut senantiasa terus bergerak. Peristiwa letusan Gunung Sinabung yang meletus beberapa kali dalam tujuh tahun terakhir ini adalah magma yang didorong keluar melalui gunung tersebut.

  1. Sisi danau yang terjal dan landai

Ada sisi Danau Toba yang terjal, Dari Parapat hingga Togging tanahnya terjal. Sebaliknya, di sisi lain terdapat juga danau yang landai. Danau yang landai hanya dari Pakpahan ke Balige.

Tanah landai di Danau Toba sangat mudah terkikis. Di tanah landai inilah banyak bermukim penduduk. Dampaknya adalah mereka membuang limbahnya ke danau. Jumlah penduduk yang paling banyak membuang limbah domestik ke Danau Toba berada di wilayah Kabupaten Toba Samosir. Sebaliknya adalah Karo. Karo sangat jauh dari Danau Toba.

Bayangkan kalau Danau Toba menjadi tempat pembuangan limbah domestik untuk 10 tahun ke depan? Jadi harus ada solusi untuk mengatasi pembuangan limbah domestik tersebut. “Di Swiss, mereka sudah membangun sarana pengolahan limbah masyarakat, sehingga tidak merusak lingkungan,” kata Maurits Pasaribu.

  1. Sebagian tanah di KDT adalah tanah pasir

Tanah di Samosir lebih banyak merupakan tanah pasir, sehingga rentan terjadi longsor. Karena itu, hutan di puncak-puncak bukit sangat berguna menghindari terjadinya longsor. Di beberapa lokasi pun cukup banyak bertanah pasir. Karena itu, Pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan seharusnya mempertimbangkan kondisi tanah pasir tersebut.

  1. Letusan Gunung Toba meninggalkan situs-situs Kaldera.

Situs-situs Kaldera karena letusan Gunung Toba perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Kita masih perlu melakukan penelusuran terhadap situs-situs Kaldera tersebut.

  1. Di KDT jumlah sektor pertanian 70% dari sektor industri yang ada.

Sektor pertanian masih menjadi unggulan di KDT. Karena itu, kita harus lebih banyak mendorong pertumbuhan di sektor ini. Anak-anak muda di KDT pun harus didorong pola pikirnya bahwa menjadi petani itu bukanlah pekerjaan yang malukan, tetapi pekerjaan mulia.

Masyarakat KDT pun masih kurang memahami pertanian modern.

  1. Di bidang Pariwisata, budaya memiliki potensi yang tertinggi.

Dari tiga komponen utama di bidang Pariwisata, seperti alam, budaya, dan kreasi manusia, maka budayalah yang memiliki potensi tertinggi dalam memberi daya tarik pariwisata. Dibandingkan alam, budaya pasti unik.

  1. Infrastruktur

Di KDT, kondisi jalan yang layak hanya 25% dari keseluruhan jalan yang ada. Jalan-jalan ke pedalaman banyak rusak.

  1. Air bersih

Sekitar 88% dari seluruh penduduk yang bermukim di KDT mengambil air bersih dari Danau Toba. Sisanya dipasok melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang notabene juga mengambil airnya dari Danau Toba. Namun kondisi terakhir air Danau Toba dinyatakan tercemar. Produktivitas air Danau Toba setiap tahun makin menurun.

Salah satu penyebabnya adalah aktivitas keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba. Pertama kali KJA beroperasi pada 2007 di Haranggaol. Puncaknya pada tahun 2016, ribuan ton ikan mati akibat berlebihan pakan ikan (pellet) yang diberikan.

  1. Produk wisata dan kenyamanan

Produk wisata dan kenyaman saling terkait. Kalau produk wisata tidak bagus, tidak nyaman, tidak ada income, tidak berkembang, dan air susah, maka orang akan marah. Kalau dia marah, dia makin malas. Ini seperti lingkaran setan. Lingkaran setan ini harus ada yang memutusnya. Lingkaran setan di ranah sosial, maka pemerintah harus turun tangan.

  1. Akses jalan ke tempat wisata sulit

Rata-rata jalan menuju ke tempat wisata rentan. Padahal sebenarnya ada sekitar 59 jejak geologi kaldera yang dapat dijual sebagai obyek wisata. Namun, akses jalan ke lokasi tersebut sulit dan bahkan tidak ada.

Baca juga: KAWASAN DANAU TOBA: PERMASALAHAN DAN TANTANGANNYA

Inilah hal-hal penting yang kita akan diskusikan bersama-sama. Namun demikian, ada asumsi yang dapat kita lihat. Misalnya:

  1. Pemerintah Pusat baik hati

Jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dapat berlanjut hingga 2 periode, maka infrastruktur jalan tol lingkar Danau Toba akan selesai dan Bandara Silangit dapat didarati pesawat B737. Permintaan air bersih untuk hotel-hotel akan naik. Demikian pula sarana komunikasi makin meningkat.

  1. Tenaga kerja yang terdidik masih terbatas

Ini menjadi tantangan ke depan yang masih menghadang. Pemerintah perlu memikirkan ketersediaan tenaga kerja terdidik tersebut secara revolutif.

  1. Kualitas dan kapasitas pejabat Pemda

Kualitas dan kapasitas pejabat Pemda secara ekonomis, politis, finansial, dan birokrasi, dalam sepuluh tahun ke depan tidak membaik, bahkan cederung makin menurun. Sebagai tandingan, beberapa kelompok membentuk Tim Sukses di masing-masing desa. Tim Sukses inilah yang menjadi pemborong.

  1. Peran boru Batak makin berkurang

Kalau kita perhatikan layanan di hotel-hotel atau perbankan KDT, boru Batak yang melayani tamu makin berkurang. Padahal boru Batak rata-rata sangat telaten dan pekerja keras.

  1. Kemampuan Pemda masih rendah

Karena kemampuan Pemda makin rendah, maka penanganan sampah, limbah, perbaikan infrastruktur, dll, bukannya membaik, tetapi bertambah buruk.

  1. Masalah tapal batas

Kebanyakan orang Batak merantau ke daerah lain, keluar dari kampung halamannya. Sebelum mereka merantau, mereka sudah diberitahukan batas-batas tanah leluhurnya. Sebanyak 80% orang Batak merantau dan 20% masih tinggal di kampung. Persoalan muncul ketika batas-batas tanah leluhur tersebut masih banyak belum teregistrasi.

  1. Tata kelola hutan tidak baik

Masih banyak penebangan liar, batas-batas hutan adat, hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain masih tumpang tindih. Ada kasus-kasus yang melibatkan oknum Pemda dan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

  1. Masalah sanitasi dan limbah

Masalah ini tidak kunjung selesai selama bertahun-tahun. Balige saja tidak ada pengelolaan sanitasi dan limbah yang baik. Jadi kalau bertambah hotel dan lain-lain, limbahnya langsung buang ke danau. Masalah sanitasi dan limbah ini sudah menjadi tugas Pemda bukan Pemerintah Pusat untuk diatasi.

  1. Tanah pertanian makin rusak

Masalah ini disebabkan pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, sehingga tanah menjadi rusak. Pemakaian pupuk kandang (kompos) seharusnya lebih ditingkatkan.

  1. Terjadi imigrasi ke dalam KDT pada sektor pariwisata

Pendatang masuk ke KDT seperti orang Bali, Jawa, dll pada sektor pariwisata.

  1. Peningkatan jasa travel dan jasa konstruksi

Tenaga kerja bidang tersebut dipegang orang luar bukan lagi orang Batak. Mereka bekerja lebih profesional dan terampil dibandingkan orang Batak.

 

Antisipasi:

  1. Peningkatan ketrampilan di bidang jasa wisata dan produk wisata, jasa konstruksi (oleh pusat, daerah, gereja, NGO, masyarakat perantau).
    Di KDT, Gereja memiliki peran yang signifikan menggerakkan umat, khususnya orang-orang Batak. Gereja HKBP, misalnya, ada di setiap sudut desa terpencil. Pemimpin Gereja tinggal membuat kebijakan untuk menggerakkan umatnya. Peran tersebut tidak dimiliki Pemerintah Pusat dan Daerah.
  1. Pemberdayaan masyarakat dalam produksi desa atau koperasi perdesaan dan kesadaran lingkungan dalam arti luas.
    Gereja memiliki potensi dan peluang besar memberdayakan masyarakat KDT dan kesadaran lingkungan hidup. Gereja harus memainkan hal ini karena secara umum umat masih percaya sama Gereja.
  1. Mendorong dan membantu Pemda untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan.
  2. Mendorong pejabat Pemda untuk meningkatkan utilitas dan manajerial (permasalahan sampah dan limbah). Ini lebih tepat dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemda.
  3. Mendorong kekuatan sosial (gereja dan perantau yang mampu) untuk ambil peran dalam pemberdayaan masyarakat. Gereja sebagai kekuatan sosial di KDT.
  4. Mendorong atau mengajak Gereja di semua desa (huta) menjadi pusat informasi, penguatan masyarakat, permodalan, dan pembinaan ketrampilan (menghadirkan kembali semangat Nommensen di Tapanuli). Gereja menjadi setral penguatan ekonomi dan wirausaha masyarakat KDT.

Setelah Pasaribu memaparkan pokok bahasan diskusi tersebut, pemrasaran mengajak panel berdiskusi dengan mengandaikan kita menerima asumsi-asumsi tersebut, sehingga kita mampu melakukan antisipasi-antisipasi tersebut.

Tumbur Butarbutar mengawali diskusi dengan bertanya: “Sebelum para petani di KDT menggunakan bahan kimia, bagaimana tingkat penghasilan mereka?” Secara gambaran umum, Pasaribu menyatakan bahwa sampai tahun 1970-an para petani tersebut masih menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan. Ada dua masalah dalam pertanian pada masa tersebut. Pertama, penurunan produksi karena kejenuhan tanah, dan kedua antara produk desa dan kota terjadi penurunan. Hal ini yang menyebabkan pemerosotan pendapatan para petani, sehingga para petani menggunakan bahan kimia untuk pertaniannya.

Andaru Satnyoto: “Apakah pemanfaatan air Danau Toba oleh perusahaan-perusahaan yang mengekplorasi air tersebut memberikan konpensasi kepada masyarakat di sana? Misalnya PLTA di Danau Toba.” Pasaribu menyatakan bahwa hal itu ada, tetapi hal itu tidak sebanding apa yang diambil mereka terhadap apa yang diberikan kepada masyarakat di sana.

Adolf Siregar berpendapat bahwa kita sulit membentuk kelompok-kelompok usaha kecil di masyarakat KDT, seperti misalnya kelompencapir yang sempat kita ketahui di Jawa. Bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok usaha kecil tersebut di masyarakat KDT?

Robert Pakpahan: “Untuk mengembangkan pariwisata di KDT dibutuhkan 3A, yaitu: Akses, Akomodasi, dan Aman.”

Rio Pangaribuan: “Nenek moyang kita sebagian besar adalah petani. Di dunia ini bidang yang paling dibutuhkan manusia adalah pangan dan energi. Hasil pertanian apa yang paling tepat dapat diberdayakan di KDT? Bagaimana membentuk pola pikir para petani kita menjadi petani yang tidak malu bekerja sebagai petani, tetapi bangga menjadi petani yang profesional?”

Pasaribu menanggapi bahwa dalam sosiologi pedesaan ada 3 hal yang dibutuhkan para petani, yaitu: tekonologi pertanian, modal, dan kebersamaan mereka. Saat ini di kampung-kampung kita ada masalah sosial yang disebut pembusukan sosial. Pembusukan sosial tersebut adalah suprastrukturnya busuk, organisasinya busuk, dan tata nilainya juga busuk.

Akibat pembusukan sosial tersebut menyebabkan mereka tidak bisa membentuk koperasi, masa bercocok tanam sesuka hati, teknologi pertanian juga tidak ada, dan lain-lain.

Ada pendekatan yang kita dapat lakukan untuk mengatasi masalah pembusukan sosial tersebut. Pertama, kita menggalang dana dari orang-orang Batak yang terserak di luar KDT. Di seluruh Indonesia ada sekitar 1.200 keluarga keturunan Batak yang berpotensial untuk mendukung dana.

Kedua, kita membuat kegiatan kerja bagi masyarakat di KDT. Dengan memaksimalkan peran Gereja, dalam hal ini dikoordinasikan oleh pendeta, umat yang berada di pelosok-pelosok desa dapat dijangkau karena Gereja hadir di sana. Orang-orang Batak yang berdiaspora dapat berperan membantu masyarakat KDT dengan menggalang dana per bulan. Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk biaya modal kerja dan investasi. Semua aliran dana (cash flow) dilaporkan secara transparan, baik kepada para donatur maupun kepada masyarakat KDT. Gereja menjadi lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelolanya.

Selain bantuan modal dan investasi, bantuan tenaga jasa pun sangat dibutuhkan, misalnya keterampilan pertukangan, bahasa asing (terutama Bahasa Inggris), pelayanan pariwisata, pengelolaan dan pelayanan penginapan (homestay, motel, dan hotel).

Ketiga, kita bentuk koperasi untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di KDT.

Maruap Siahaan (Ketum YPDT) memberikan masukan bahwa untuk mengatasi permasalahan sosial dan keterpurukan perekonomian di KDT, kita perlu memadukan semangat Sisingamangaraja dan semangat Nommensen. Semangat Sisingamangaraja sebagai kekuatan adat-istiadat Batak sebagai identitas (DNA) bangso Batak dan semangat Nommensen dari sisi iman (religiositas) dan kesalehan. (BTS)

Related posts

Komentar (0)

Leave a Comment

Facebook Comments (0)

G+ Comments (0)